KAJEN – Proporsi pasangan usia subur yang secara aktif memakai kontrasepsi atau yang biasa disebut dengan istilah peserta KB Aktif mengalami kenaikan dari 80,98% pada tahun 2010 menjadi 81,35% pada Februari 2011. Untuk itu pemberian pelayanan KB yang berkualitas terhadap akseptor harus ditingkatkan, karena akan berdampak pada kepuasan dan keberlangsungan akseptor dalam pemakaian alat kontrasepsinya. Demikian disampaikan Bupati Pekalongan DR. Hj. Siti Qomariyah, MA pada pelatihan kompetensi klinis IUD dan Implant bagi dokter dan bidan, Rabu (30/3) di Aula Kamupus STIKES Pekajangan.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa program kependudukan dan keluarga berencana (KB) merupakan salah satu program kependudukan yang menempati posisi yang strategis, karena bila program ini gagal akan berdampak pada semakin beratnya pembangunan, yang disebabkan bertambahnya jumlah penduduk. Dimana salah satu konsekuensi bertambahnya pendukuk ini adalah meningkatnya fasilitas, baik dalam bahan pangan, pakaian, pelayanan pendidikan, kesehatan, tempat tinggal maupun kebutuhan sosial lainnya.
Pelaksanaan KB di Kabupaten Pekalongan, menurut Qomariyah, tentunya telah memberikan kontribusi dalam perspektif pembangunan kependudukan secara nasional. Hal ini terbukti program KB telah mampu merubah struktur kependudukan, tidak saja dalam arti menurunkan tingkat kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, namun juga mengubah pandangan hidup terhadap nilai anak dan kesejahteraan keluarga.
Kabupaten Pekalongan dengan tingkat kelahiran total sebesar 5,6% pada tahun 1980, telah berhasil kita upayakan turun menjadi 2,3% pada tahun 2005. Namun kita cukup prihatin atas hasil Survey Demokrafi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 yang menunjukkan bahwa angka kelahiran total Kabupaten Pekalongan naik lagi menjadi 2,6%. “Tentunya kita semua sepakat bahwa pengelolaan program KB perlu lebih ditingkatkan lagi”, ungkap beliau.
Sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan KB, maka pengenalan teknologi kontrasepsi terkini atau contraception technology update (CTU) melalui pelatihan teknis IUD dan Implant semacam ini harus dilakukan dalam rangka menyiapkan petugas kesehatan supaya mampu memberikan pelayanan KB yang efektif dan berkualitas, yang pada gilirannya akan berdampak pada keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi oleh akseptor.
Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Pekalongan Hj. Megawati, M.Pd dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini dirancang untuk menyiapkan tenaga kesehatan agar mampu memberikan konseling dan pelayanan KB yang berkualitas dan mampu mengaplikasikan teknologi kontrasepsi terkini serta mampu menangani efek samping atau masalah kesehatan yang berhubungan dengan pemakaian berbagai jenis kontrasepsi.
Pelatihan ini, lanjut Megawati, dilaksanakan dalam 8 angkatan yakni mulai tanggal 4 s/d 30 April 2011 mendatang dan diikuti oleh 150 orang yan terdiri dari 120 bidan dan 30 orang dokter yang bertugas di seluruh Puskesmas dan RSUD yang ada Kabupaten Pekalongan.
Tampak hadir dalam acara pembukaan itu antara lain Asisten I Sekda, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinkes Kab. Pekalongan, Ketua Pusat Pelatihan Klinik Primer (P2KP) Kabupaten Pekalongan, Ketua IDI/IBI Kabupaten Pekalongan. (di2k)